Mataram, NTB – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan NTB sebagai daerah maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada periode 2025–2045. Salah satu strategi utama adalah melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam sektor pariwisata dan industri pengolahan, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala BAPPEDA NTB Iswandi menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. “Kami menyadari bahwa hanya dengan memberdayakan ekonomi yang langsung melibatkan masyarakat, kita bisa memastikan distribusi manfaat yang lebih merata dan mendorong kesejahteraan secara inklusif,” ujar Kepala BAPPEDA dalam sebuah pernyataan.
Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, Siti Fitriani Bakresyi Anggota DPRD Kota Mataram yang membidangi Komisi II mewakili Partai NasDem, mengungkapkan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi berbasis masyarakat ini.
Ketika ditanya tentang bagaimana Komisi II memastikan bahwa investasi dalam sektor pariwisata dan industri pengolahan tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, Siti Fitriani Bakresyi menjelaskan:
“Pemerintah harus membuat aturan yg lebih memihak pada pengembangan masyarakat lokal baik di bidang transportasi, akomodasi dan kegiatan budaya yang memang dalam aturan harus di libatkan penuh masyarakat lokal kita, begitu juga dalam kuliner yang di wajibkan dalam hal penyajian adalah menu khas daerah dalam setiap kunjungan destinasi. Dan program yg harus kita jalankan yaitu para wisatawan “visit industri daerah.“
Siti Fitriani juga menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam pengolahan bahan baku serta digitalisasi pemasaran. “Memastikan bahan baku pengolahan harus bersumber dari petani dan UMKM lokal. Program pemasaran dan penjualan harus disertakan dengan pemasaran digitalisasi yang bisa diakses secara global. Support modernisasi ini akan membantu petani serta UMKM lokal kita untuk bersaing dalam hal kualitas dan hasil pengolahan produksi,” tambahnya.
Dukungan dari legislatif, khususnya Komisi II DPRD Kota Mataram, menegaskan bahwa program ini bukan hanya retorika, melainkan langkah nyata yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dari sektor pariwisata berbasis komunitas hingga penguatan industri lokal, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, dan menciptakan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Mataram, upaya untuk menciptakan NTB sebagai daerah maju dengan pendapatan tinggi semakin dekat menjadi kenyataan. Implementasi program-program tersebut juga akan diawasi ketat oleh DPRD Komisi II guna memastikan keberlanjutan dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat. (sahri)
